Bentuk Dan Sistem Pemerintahan Denmark (Demonkila)

Tugas Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Nama : Danu Irawan
NPM: 1516031113



(Bendera Denmark)

Kerajaan Denmark (bahasa Denmark: Kongeriget Danmark) adalah negara Nordik yang paling kecil, dan paling selatan. Denmark terletak di sebelah barat daya dari Swedia dan selatan dari Norwegia. Negara ini terletak di Skandinavia, Eropa Utara sehingga termasuk Uni Eropa namun tidak berada di Semenanjung Skandinavia.

Denmark berbatasan dengan Laut Baltik dan Laut Utara. Wilayahnya meliputi sebuah semenanjung di Jerman utara bernama Jylland (Jutlandia), Kepulauan Fyn (Funen), Sjælland (Zealand), Vendsyssel-Thy, Lolland, Falster, Bornholm dan ratusan pulau kecil, yang sering disebut kepulauan Denmark. Denmark pernah lama menguasai Laut Baltik. Sebelum penggalian Terusan Kiel, jalan air menuju Laut Baltik hanya dapat dilewati melalui tiga Selat Denmark. Satu-satunya batas darat Denmark adalah dengan Jerman, sedangkan tetangganya yang dibatasi oleh laut adalah Swedia di timur laut, dan Norwegia di utara.

Negara ini menganut monarki konstitusional dan sistem pemerintahan parlementer. Denmark memiliki satu pemerintah pusat, dan 98 munisipalitas sebagai pemerintah daerah. Denmark telah menjadi anggota Uni Eropa sejak 1973, tapi sampai sekarang masih belum bergabung dalam Eurozone. Denmark adalah salah satu pendiri NATO dan OECD. Denmark juga merupakan anggota dari OSCE.

Denmark, yang menganut konsep ekonomi kapitalis pasar campuran sekaligus kesejahteraan sosial, adalah negara yang mempunyai pendapatan tertinggi di dunia. Berdasarkan majalah Forbes, Denmark adalah negara yang memiliki iklim bisnis terbaik^[4]. Dari tahun 2006 sampai 2008, survey mengatakan bahwa Denmark adalah "tempat yang paling menyenangkan di dunia", dipandang dari standar kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan^[5]. Survey Global Peace Index tahun 2009 mengatakan bahwa Denmark menduduki posisi negara paling damai kedua di dunia, setelah Selandia Baru.^[6] Pada tahun 2009, Denmark adalah salah satu dari negara yang paling tidak korup di dunia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi, posisi kedua setelah Selandia Baru.^[7]

Bahasa resminya, Bahasa Denmark, serumpun dengan Bahasa Swedia dan Bahasa Norwegia, karena bahasa-bahasa itu memiliki ikatan sejarah, dan budaya yang kuat. 82% dari penduduk Denmark, dan 90.3% suku Denmark adalah pengikut gereja Lutheran. Pada tahun 2010, 548.000 orang (9.9% populasi Denmark) adalah imigran ataupun keturunannya. Mayoritasnya (54%) berasal dari Skandinavia atau belahan Eropa lain, sisanya berasal dari negara-negara di Asia dan Afrika.

Greenland dan Kepulauan Faroe adalah wilayah kerajaan Denmark dengan kekuasaan politiknya sendiri.

Bentuk negara: Monarki

Monarki berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi.

Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.

Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang sebenarnya. Pada kebiasaannya penguasa monarki itu akan mewarisi tahtanya. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa monarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis.

Sistem pemerintahan : parlementer

sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Latar Belakang

Denmark ialah monarki tertua di benua Eropa. Pada 1849, menjadi monarki konstitusional dengan pengadopsian konstitusi baru. Penguasanya secara resmi merupakan kepala negara, peran yang bersifat seremonial, sejak kekuasaan eksekutif, yang dilaksanakan oleh raja atau ratu, dilaksanakan melalui kabinet menteri, dengan PM yang memberlakukan prinsip primus inter pares). Kekuasaan legislatif diberikan kepada monarki, dan parlemen Denmark, dikenal sebagai Folketing, yang terdiri atas (tak lebih dari) 179 anggota. Kekuasaan yudisial ada di tangan pengadilan.

Pemilu parlemen harus diadakan setidaknya tiap 4 tahun; namun PM bisa mengadakan untuk Pemilu lebih awal. Jika Parlemen melakukan mosi tidak percaya terhadap PM sehingga pemerintahan terhenti. Negeri ini sering dipegang pemerintah minoritas.

Denmark mempraktekkan hak pilih universal dalam seluruh masalah, wanita dianggap sama dengan lelaki menurut hukum Denmark (namun mereka tak dikenakan wajib militer, walau begitu mereka bisa mengikuti secara sukarela).

Hukuman mati dihapus di Denmark pada 1930. Diberlakukan secara singkat setelah Perang Dunia II, oleh masyarakat luas. 46 orang dihukum mati atas kejahatan perang, setelah hukuman mati tak diberlakukan selama beberapa tahun. Pada 1978 akhirnya dihapuskan lagi. Ilegal buat hukum Denmark untuk mengekstradisi warganegaranya ke negeri di mana mereka akan menghadapi hukuman mati.

Analisis mahasiswa

Penganalisaan yang saya lakukan adalah bahwasanya, jika menerapkan sistem pemerintahan ini dikehidupan kita, tidak efektif, karna sistem pemerintahan yang efektif menurut saya adalah sistem pemerinthan presidensial, dan jugaharus berdemokrasi. Intinya saya menekankan jika sistem ini kurang efektifuntuk jaman sekarang.

Daftar Pustaka

https://id.wikipedia.org/wiki/Denmark#Politik

http://www.kembangpete.com/2014/05/29/bentuk-pemerintahan-dan-perpolitikan-denmark/

https://id.wikipedia.org/wiki/Monarki

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer

http://fatmasusanti-civiceducation.blogspot.co.id/2012/09/perbandingan-sistem-pemerintahan.html

---

#Demonkila

Share this post